Kritik Oknum, Jaga Marwah Lembaga di Medsos

Di era digital seperti sekarang, sebuah kalimat dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Satu unggahan dapat membangun kepercayaan, tetapi satu unggahan dapat pula menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat kuat. Siapa pun dapat menyampaikan pendapat, mengkritik, mengungkapkan pengalaman, bahkan membagikan sebuah peristiwa hanya dengan beberapa sentuhan jari. Di satu sisi, ini adalah kemajuan. Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk bersuara. Mereka tidak lagi harus menunggu media besar untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami.

Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga membawa tanggung jawab. Sebab tidak semua yang viral adalah kebenaran yang utuh. Tidak semua pengalaman personal dapat mewakili keseluruhan institusi. Dan tidak setiap kesalahan seseorang dapat dijadikan alasan untuk menghakimi seluruh lembaga, tempat di mana orang tersebut bekerja.

Ini salah satu persoalan yang perlu kita renungkan ketika bermedia sosial. Jangan menghukum sebuah lembaga hanya karena kesalahan seorang oknum. Ketika seorang karyawan melakukan kesalahan, sering kali nama perusahaan ikut diseret. Ketika seorang guru melakukan tindakan yang keliru, nama sekolah atau lembaga pendidikan ikut dipersoalkan. Ketika seorang aparat melakukan pelanggaran, institusinya langsung mendapatkan stigma. Ketika seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan, seluruh profesi bahkan terkadang ikut dianggap buruk. Begitu pula ketika seorang pegawai pemerintah melakukan tindakan yang tidak semestinya. Satu orang berbuat salah, tetapi puluhan bahkan ratusan orang yang tidak tahu apa-apa ikut menerima penilaian negatif.

Pertanyaannya: apakah itu adil? Kita perlu belajar membedakan antara tindakan personal, kelalaian individu, kebijakan institusional, dan kesalahan sistemik. Keempatnya tidak selalu sama. Seorang pegawai yang melakukan pelanggaran secara pribadi belum tentu sedang menjalankan kebijakan lembaganya. Seorang guru yang melakukan tindakan tidak terpuji belum tentu mencerminkan karakter seluruh sekolah. Seorang aparat yang melakukan kesalahan belum tentu berarti seluruh institusinya memiliki budaya yang sama.

Di balik satu orang yang melakukan kesalahan, mungkin ada puluhan orang lain yang setiap hari bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ada guru yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ada pegawai yang bekerja dalam diam tanpa pernah mendapatkan pujian. Ada tenaga kesehatan yang tetap melayani masyarakat meskipun berada dalam tekanan. Ada aparat yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada karyawan yang menjaga nama baik perusahaannya dengan bekerja secara profesional.

Mereka semua tidak layak ikut dihukum oleh opini publik hanya karena kesalahan orang tertentu. Kritik tetap penting. Bahkan dalam sebuah masyarakat demokratis sekalipun, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial. Kritik dapat menjadi alarm ketika terjadi penyimpangan. Kritik dapat membuka persoalan yang selama ini tersembunyi, dan dapat mendorong sebuah lembaga melakukan evaluasi serta perbaikan.

Kritik yang baik harus tetap berdiri di atas fakta, proporsional, dan berkeadilan. Kita tidak boleh mengubah kritik menjadi penghakiman. Kita juga tidak boleh menjadikan kemarahan sebagai alasan untuk menggeneralisasi. Jika yang bersalah adalah seseorang, maka persoalkan tindakannya. Jika yang keliru adalah kebijakan, kritiklah kebijakannya. Jika memang terdapat kegagalan sistem, maka persoalkan sistemnya. Tetapi jika persoalan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, jangan dengan mudah menyeret seluruh lembaga seolah-olah semua orang di dalamnya memiliki kesalahan yang sama. Jangan menghukum banyak orang karena kesalahan satu orang.

Ada persoalan lain yang lebih serius di media sosial dewasa ini. Terkadang sebuah unggahan sengaja menggunakan nama lembaga sebagai judul utama agar lebih menarik perhatian. Misalnya, persoalan yang sebenarnya hanya melibatkan seorang individu kemudian diberi judul seolah-olah seluruh institusi melakukan kesalahan. Cara seperti ini mungkin lebih mudah mendapatkan perhatian, komentar, dan bahkan menjadi viral. Tetapi apakah viral selalu berarti benar? Belum tentu.

Sebuah judul dapat membentuk persepsi bahkan sebelum orang membaca isi beritanya. Ketika nama sebuah lembaga disebut dalam konteks negatif, sebagian orang mungkin langsung membentuk kesimpulan tanpa memeriksa fakta lebih jauh. Pada titik ini media sosial dapat berubah dari ruang informasi menjadi ruang pembentukan stigma. Dan stigma tidak mudah dihapus. Satu unggahan negatif mungkin membutuhkan waktu hanya beberapa detik untuk dibuat, tetapi reputasi yang rusak dapat membutuhkan pemulihan bertahun-tahun lamanya.

Karena itu, sebelum menekan tombol “Posting”, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri: Apakah yang saya tulis benar-benar berdasarkan fakta? Apakah saya sedang mengkritik seseorang atau menghakimi sebuah lembaga? Apakah judul yang saya gunakan sesuai dengan isi persoalan? Apakah ada orang lain yang tidak bersalah tetapi ikut dirugikan oleh tulisan saya?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini penting karena di balik setiap nama lembaga terdapat manusia. Ada orang-orang yang bekerja di sana. Ada keluarga yang menggantungkan kehidupan pada pekerjaan mereka. Ada orang-orang yang selama bertahun-tahun membangun reputasi lembaga tersebut dengan kerja keras. Dan, mereka tidak semestinya ikut menjadi korban dari kesalahan seseorang yang bahkan mungkin tidak mereka kenal atau tidak mereka setujui tindakannya.

Namun demikian, kehati-hatian dalam menyebut nama lembaga juga jangan dijadikan alasan untuk melindungi oknum. Ini juga penting. Jangan sampai kita mengatakan, “Jangan membawa nama lembaga,” hanya karena ingin menutupi kesalahan seseorang. Jika kesalahan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan institusi, dilakukan secara terstruktur, diketahui dan dibiarkan oleh pimpinan, atau menunjukkan adanya masalah sistemik, maka lembaga tentu tidak dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja.

Artinya, kita harus adil dari dua arah. Jangan menghukum lembaga karena kesalahan personal. Tetapi jangan pula membebaskan lembaga dari tanggung jawab ketika masalahnya memang bersifat institusional. Di sini kedewasaan bermedia sosial diuji. Kita harus mampu membedakan antara kritik dan penghukuman. Kritik bertujuan memperbaiki. Penghukuman sering kali hanya bertujuan melampiaskan kemarahan. Kritik mencari solusi. Penghakiman mencari kesalahan. Kritik membuka ruang dialog. Stigma menutup ruang untuk memahami persoalan secara utuh.

Masyarakat yang cerdas bukan masyarakat yang paling cepat memberikan komentar. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mau berhenti sejenak, memeriksa fakta, memahami konteks, dan kemudian mengambil sikap secara proporsional. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kerumunan yang mudah marah hanya karena membaca satu potongan informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sebuah unggahan hanya karena judulnya provokatif. Dan, jangan sampai kita merasa bangga karena sebuah tulisan yang kita bagikan menjadi viral, sementara kita tidak pernah memikirkan siapa yang mungkin menjadi korban dari viralitas tersebut. Viral bukan ukuran kebenaran. Banyaknya komentar bukan ukuran keadilan. Besarnya jumlah tayangan bukan bukti bahwa sebuah tuduhan itu benar.

Dalam kehidupan digital, kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekadar keberanian berbicara: kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang harus dikatakan, kepada siapa kritik diarahkan, dan sejauh mana kritik itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, jika pelakunya jelas, sebutlah persoalan pada pelakunya berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kebijakannya keliru, kritiklah kebijakannya. Jika terdapat kegagalan sistem, bicarakan sistemnya. Jika lembaga memang memiliki tanggung jawab, sampaikan tanggung jawab institusional tersebut secara jelas. Tetapi jangan menjadikan nama lembaga sebagai senjata untuk memperbesar persoalan yang sebenarnya bersifat personal.

Sebaliknya, jangan pula menggunakan alasan “itu hanya ulah oknum” untuk menghindari evaluasi ketika persoalan tersebut ternyata sudah menjadi kebiasaan, dibiarkan, atau bahkan dilakukan secara sistematis. Keadilan membutuhkan ketepatan. Ketepatan dalam melihat persoalan. Ketepatan dalam menyebut pihak yang bertanggung jawab. Ketepatan dalam memilih kata. Dan, ketepatan dalam membedakan antara fakta dengan kesimpulan pribadi.

Pada akhirnya, apa yang kita tulis di media sosial bukan sekadar rangkaian kata. Kata-kata dapat membangun kepercayaan. Kata-kata dapat menghancurkan reputasi. Kata-kata dapat membuka ruang perbaikan. Tetapi kata-kata juga dapat memperbesar kebencian, memperkuat prasangka, dan menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Karena itu, bijak bermedia sosial bukan berarti takut mengkritik. Sebaliknya, bijak bermedia sosial berarti berani mengkritik dengan cara yang benar. Berani menyampaikan fakta tanpa melebih-lebihkan. Berani menyebut kesalahan tanpa menggeneralisasi. Berani mengungkap persoalan tanpa mengorbankan orang yang tidak bersalah.

Dan yang paling penting, berani mengoreksi kesalahan tanpa kehilangan rasa keadilan. Kebebasan berbicara adalah hak setiap warga negara. Tetapi kemampuan menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan. Sebab di ruang digital, kita tidak hanya sedang menulis untuk diri sendiri. Kita sedang berbicara kepada publik. Dan ketika kata-kata kita telah dipublikasikan, kita juga harus siap mempertanggungjawabkan dampaknya.

Oleh karena itu, sebelum menulis dan membagikan sesuatu, mari bertanya sekali lagi: Apakah saya sedang menyuarakan kebenaran, atau hanya sedang menyebarkan kemarahan Karena kritik yang benar seharusnya tidak membabi buta. Ia harus tajam terhadap kesalahan, tetapi tetap adil terhadap mereka yang tidak bersalah. Kritiklah oknumnya jika memang oknumnya bersalah. Kritiklah kebijakannya jika kebijakan itu keliru. Kritiklah sistemnya jika sistemnya bermasalah. Namun jangan hukum seluruh lembaga hanya karena ulah satu atau beberapa orang, sebab keadilan bukan hanya tentang berani mengungkap kesalahan, tetapi juga tentang mampu menempatkan kesalahan pada tempatnya.

NB: Tulisan yang sama dapat dibaca di: https://www.kompasiana.com/andreas25216/6a745d5f34777c74765d8f06/bijak-bermedia-jangan-hukum-lembaga-karena-ulah-personal