Sekolah Harus Aman: Anak dan Luka yang Tak Boleh Diabaikan

Sekolah seharusnya menjadi tempat anak belajar, bertumbuh, bermain, membangun persahabatan, dan menemukan orang-orang dewasa yang dapat dipercaya demi masa depan mereka. Ini berarti bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk mengenal dunia tanpa harus dihantui rasa takut, apa pun bentuknya itu. Oleh karena itu, kabar mengenai 13 anak di Kabupaten Sumba Barat yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang guru honorer merupakan kabar yang sangat memprihatinkan dan memilukan masa depan peradaban anak bangsa. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum semata. Kasus ini juga merupakan persoalan kemanusiaan, pendidikan, perlindungan anak, bahkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Berdasarkan keterangan Polres Sumba Barat, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, yang menangani dugaan tindak pidana percabulan terhadap anak di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Kota Waikabubak tersebut. Dilaporkan bahwa seorang guru honorer berinisial MM telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut bahwa untuk sementara terdapat 13 anak yang didata sebagai korban, dan jumlah tersebut masih dapat bertambah.

Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. Empat anak telah menjalani pemeriksaan visum di RSUD Waikabubak.

Yang membuat hati semakin miris, kasus tersebut disebut baru terungkap setelah sejumlah korban atau keluarganya berani berbicara. Di sini kita harus berhenti sejenak dan mempertanyakan kira-kira berapa banyak anak yang selama ini memilih diam karena takut dan ketiadaan kesadaran akan bahaya yang mengitari perjalanan masa depannya.

Kita mestinya menyadari bahwa angka 13 mungkin hanya sebuah angka dalam pemberitaan, tetapi sesungguhnya di balik angka itu ada 13 kehidupan; ada anak yang mungkin sebelumnya datang ke sekolah dengan gembira; ada yang memiliki cita-cita menjadi guru, dokter, polisi, pastor, pengusaha, petani, atau profesi lainnya; dan ada keluarga yang menitipkan anaknya ke sekolah dengan keyakinan bahwa guru adalah orang dewasa yang dapat dipercaya.

Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah dan meyakinkan, yang rusak bukan hanya tubuh dan psikologi korban, tetapi juga rasa percaya anak terhadap orang dewasa. Seorang guru memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Guru bukan hanya menyampaikan pelajaran matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa dan menghidupi otoritas moral.

Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut diduga disalahgunakan untuk melakukan kekerasan seksual, persoalannya menjadi jauh lebih serius. Kepercayaan yang diberikan untuk mendidik tidak boleh berubah menjadi kesempatan untuk menyakiti dan "membunuh" masa depan anak-anak bangsa.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat harus sangat berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan kedua, yakni menyalahkan korban dengan mempertanyakan ketidakberanian anak melawan, diam, dan terlambat bersuara. Masyarakat juga tidak menyebarkan identitas, foto, nama, alamat, atau cerita pribadi korban.

Anak berada dalam posisi yang jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Mereka berada dalam ketakutan, kebingungan, ancaman, manipulasi, ketergantungan dan relasi kuasa yang dapat membuat seorang anak tidak mampu langsung menceritakan apa yang dialaminya. Oleh karena itu, keberanian untuk berbicara harus dihargai, tetapi bukan dicurigai. Anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan, bukan penghakiman.

Kita tentu tidak boleh menggeneralisasi seluruh guru hanya karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang oknum. Mayoritas guru telah bekerja dengan tulus dan menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Justru karena profesi guru memiliki posisi yang sangat mulia, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang guru harus ditangani secara serius, karena guru seharusnya menjadi salah satu orang dewasa yang membantu anak memahami dunia, membuat anak merasa aman, menjadi tempat anak bertanya ketika menghadapi persoalan, dan guru seharusnya memahami bahwa tubuh anak bukan wilayah yang boleh disentuh, dimanipulasi, atau dieksploitasi. Pendidikan tanpa rasa aman bukanlah pendidikan yang utuh.

Satu hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan munculnya korban lain. Polres Sumba Barat telah membuka Posko pengaduan karena jumlah anak yang diduga menjadi korban masih mungkin bertambah. Langkah ini penting, tetapi pencegahan tidak boleh berhenti pada proses hukum setelah kejadian.

Lebih dari itu, sekolah perlu memiliki sistem perlindungan anak yang jelas. Guru dan tenaga kependidikan harus mendapatkan edukasi tentang kekerasan seksual dan batas-batas profesional dalam berinteraksi dengan anak. Orang tua harus dibekali kemampuan mengenali perubahan perilaku anak. Anak harus diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka dan mereka berhak mengatakan "tidak" terhadap sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman. Dan yang paling penting, harus ada saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, rahasia, dan dipercaya anak. Yang sering kali menjadi masalah bukan karena tidak ada aturan, tetapi anak tidak tahu kepada siapa harus berbicara ketika aturan tersebut dilanggar.

Kiranya kita memahami bahwa keprihatinan kita bukan sekadar kemarahan. Kita boleh marah. Bahkan, kita pantas merasa marah ketika mendengar anak diduga menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi kemarahan saja tidak cukup, kita harus mengubah kemarahan menjadi perlindungan; mengubah keprihatinan menjadi tindakan; mengubah kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di sekolah; dan mengubah rasa sedih menjadi komitmen bahwa kejadian serupa tidak boleh dianggap biasa.

Kita juga harus menghormati proses hukum yang sedang dan akan berlangsung dalam penanganan kasus ini. MM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tetapi proses pembuktian di pengadilan tetap harus dihormati. Pemberitaan mengenai kasus ini harus menggunakan bahasa yang tepat dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah. Pada saat yang sama, menghormati proses hukum tidak berarti mengurangi perhatian terhadap korban. Justru, korban harus menjadi pusat perhatian. Keselamatan, kesehatan psikologis mereka, pendidikan, masa depan mereka, dan pemulihan mereka harus menjadi prioritas.

Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang salah dan siapa yang benar dalam sebuah kasus hukum. Kita harus memastikan bahwa anak-anak tetap percaya bahwa sekolah adalah tempat yang aman. Jangan sampai seorang anak takut datang ke sekolah karena pengalaman buruk yang dialaminya, bahwa masa depannya telah berakhir, dan jangan sampai masyarakat menutup mata karena menganggap persoalan seperti ini sebagai aib yang harus disembunyikan.

Aib bukan pada anak yang menjadi korban. Anak tidak kehilangan kehormatannya karena menjadi korban kekerasan. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana orang dewasa dan institusi pendidikan menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi anak. Maka, kepada para korban dan keluarga, pesan kita sederhana bahwa kalian tidak sendirian; kepada anak-anak di sekolah, kalian berhak merasa aman; kepada para orang tua, percayalah ketika anak mulai bercerita dan dengarkan sebelum menghakimi; kepada para guru, jadilah orang dewasa yang membuat anak merasa terlindungi, bukan ketakutan; dan kepada seluruh masyarakat, jangan lindungi nama baik seseorang/institusi dengan mengorbankan keselamatan anak.

Kiranya kita menyadari bahwa sekolah boleh kehilangan bangunan, fasilitas, bahkan anggaran. Tetapi ketika sekolah kehilangan rasa aman, dengannya pendidikan sedang kehilangan jiwanya. Dan ketika seorang anak kehilangan rasa percaya kepada dunia karena kekerasan yang dialaminya, luka itu bisa jauh lebih panjang daripada proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, mari kita melindungi anak, dengarkan mereka, percayai mereka, dan pulihkan mereka. Ingatlah bahwa setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut.