Kemerdekaan RI Ke-81: Perjuangan Belum Usai

Setiap bulan Agustus, Merah Putih pasti akan kembali berkibar di berbagai sudut negeri. Lagu-lagu perjuangan menggema, berbagai perlombaan digelar, dan pidato tentang kemerdekaan disampaikan dengan penuh semangat. Namun, di balik gegap gempita perayaan itu, ada satu pertanyaan yang barangkali perlu kita renungkan lebih dalam: Apakah kemerdekaan cukup hanya dirayakan, atau masih harus terus diperjuangkan?

Tahun 2026 ini telah membawa Indonesia pada usia 81 tahun kemerdekaan. Berbagai kemajuan pasti telah dicapai. Pembangunan terus berjalan dan banyak perubahan positif dapat kita lihat. Tetapi di balik semua itu, masih ada kenyataan kehidupan rakyat yang tidak selalu mudah.

Bagi sebagian keluarga, tekanan biaya hidup masih menjadi persoalan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok dapat berubah, daya beli belum sepenuhnya dirasakan kuat oleh semua lapisan masyarakat, dan pertanyaan sederhana masih menghantui banyak rumah tangga: “Apakah uang yang ada cukup sampai akhir bulan?”

Di sisi lain, keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pemerintahan dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi bagian dari perbincangan publik. Disiplin, ketertiban, dan efektivitas tentu memiliki tempat dalam kehidupan bernegara. Namun kemerdekaan tidak hanya membutuhkan ketegasan dan komando. Kemerdekaan juga membutuhkan ruang untuk berdialog, menyampaikan kritik, berpartisipasi, dan ikut menentukan arah masa depan bangsa. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, tetapi bukan sekadar objek pembangunan.

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah kebijakan perpajakan dan upaya meningkatkan penerimaan negara. Kita memahami bahwa negara membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun pada saat yang sama, rakyat memiliki hak untuk bertanya: sejauh mana setiap rupiah yang dibayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pendidikan yang bermutu, kesehatan yang terjangkau, infrastruktur yang bermanfaat, serta kesempatan hidup yang semakin luas? Pajak akan mendapatkan kepercayaan ketika masyarakat dapat melihat bahwa penerimaan negara dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar menghadirkan manfaat.

Di tengah semua persoalan itu, ada kisah yang menyentuh nurani, yakni nasib para guru non-ASN yang telah mengabdikan hidupnya selama belasan bahkan puluhan tahun. Mereka berdiri di depan kelas, mendidik dan membentuk karakter generasi bangsa dalam berbagai keterbatasan. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh, mengajar dengan fasilitas seadanya, dan bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan penghargaan ekonomi yang belum sebanding dengan panjangnya pengabdian.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru tentu patut diapresiasi. Namun aspirasi dari kalangan guru non-ASN agar masa pengabdian panjang mendapatkan penghargaan yang lebih proporsional juga layak didengar. Sebab pengabdian tidak selalu dapat diterjemahkan hanya melalui angka, ijazah, atau kelengkapan administrasi. Ada keringat. Ada kesetiaan. Ada waktu hidup yang telah diberikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bangsa yang merdeka semestinya mampu menghargai semua itu secara lebih manusiawi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah praktik pinjaman harian yang di sejumlah tempat justru dapat menjerat masyarakat dalam lingkaran utang. Bagi pedagang kecil, petani, nelayan, maupun pelaku usaha mikro, cicilan yang terlihat ringan setiap hari dapat berubah menjadi beban ketika pendapatan tidak menentu. Lebih memprihatinkan ketika seseorang harus kembali meminjam untuk membayar pinjaman sebelumnya.

Di titik itu, pinjaman tidak lagi menjadi jembatan menuju kemandirian, tetapi dapat berubah menjadi lingkaran ketergantungan. Padahal koperasi lahir dari semangat gotong royong dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi seharusnya membuat rakyat semakin kuat, bukan semakin rentan.

Dan kemerdekaan juga tidak akan terasa utuh apabila masih ada warga negara yang merasa takut atau terbatas dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Penolakan terhadap rumah ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, maupun berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini.

Kemerdekaan seharusnya membebaskan manusia bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari rasa takut untuk menjadi dirinya sendiri. Apa arti kemerdekaan jika seseorang harus menyembunyikan keyakinannya agar dapat diterima? Apa arti kebebasan jika hak konstitusional seseorang dapat terdesak hanya karena ia berada dalam kelompok minoritas?

Para pendiri bangsa tidak mewariskan Indonesia sebagai milik satu agama, satu suku, satu kelompok, ataupun satu golongan. Indonesia dibangun sebagai rumah bersama. Pancasila menjadi dasar kehidupan bersama agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling meniadakan. Karena itu, ketika intoleransi terjadi, yang terluka bukan hanya korban langsungnya. Yang ikut terluka adalah fondasi kebangsaan kita.

Mencintai Indonesia berarti belajar mencintai keberagamannya. Nasionalisme tidak selalu harus diukur dari seberapa keras kita meneriakkan “Merdeka!” Barangkali nasionalisme justru lebih nyata ketika kita mampu menghormati hak orang lain untuk hidup, beribadah, menyampaikan pendapat, dan menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut. Bangsa yang benar-benar merdeka adalah bangsa yang tidak membiarkan kebencian mengalahkan kemanusiaan.

Lalu, bagaimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan pada usia 81 tahun?

Kemerdekaan bukan sekadar mengenang kemenangan atas penjajahan 81 tahun silam. Kemerdekaan adalah keberanian untuk melihat kenyataan hari ini.

Ketika sebagian rakyat masih bergulat dengan biaya hidup, ketika kebijakan perpajakan terus menjadi bahan diskusi, ketika guru yang telah mengabdi puluhan tahun masih menantikan penghargaan yang lebih proporsional, ketika praktik pinjaman yang memberatkan masih membebani masyarakat, ketika ruang partisipasi publik terus menjadi perdebatan, dan ketika intoleransi belum sepenuhnya hilang, maka perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan belum selesai.

Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi yang terlihat dalam angka statistik. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ia hadir ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Ia hadir ketika guru memperoleh penghargaan yang pantas atas pengabdiannya. Ia hadir ketika koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia hadir ketika rakyat dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Ia hadir ketika setiap warga negara dapat beribadah dan menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Dan ia hadir ketika keadilan sosial tidak hanya menjadi kalimat indah dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Karena itu, 81 tahun Indonesia merdeka bukan berarti perjuangan telah selesai. Justru semakin tua usia sebuah bangsa, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Kita tidak cukup hanya mewarisi kemerdekaan. Kita harus mengisinya. Bukan dengan slogan semata, melainkan dengan keadilan. Bukan hanya dengan pembangunan, melainkan dengan kesejahteraan. Bukan hanya dengan kebebasan bagi sebagian orang, melainkan kebebasan yang menghormati semua warga negara. Dan, bukan hanya dengan mencintai Indonesia dalam kata-kata, melainkan dengan menjaga kemanusiaan, keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak disebut benar-benar merdeka hanya karena telah berhasil mengusir penjajah. Sebuah bangsa disebut benar-benar merdeka ketika setiap warganya dapat hidup secara bermartabat, sejahtera, bebas, aman, dan diperlakukan secara adil. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah pekerjaan rumah kita bersama sebagai anak bangsa.